KARAWANG ||RI.news.web.id.-Praktisi hukum dan pengamat kebijakan, Asep Agustian SH., MH., kembali melontarkan kritik keras terhadap kinerja pimpinan DPRD Karawang, khususnya terkait polemik usulan parkir gratis di RSUD Karawang yang kini melebar hingga dugaan ijon pokir anggota dewan.
Pria yang akrab disapa Askun itu menilai, polemik yang semakin meluas ini tidak lepas dari buruknya pola komunikasi antara pimpinan DPRD dengan masyarakat. Ia menyebut, minimnya respons terhadap aspirasi publik telah memicu kekecewaan yang berujung aksi demonstrasi.
Menurutnya, aksi yang dilakukan Ormas GMPI seharusnya bisa dihindari apabila DPRD bersikap lebih terbuka sejak awal. Ia mengungkapkan bahwa GMPI sebelumnya hanya berupaya menyalurkan aspirasi melalui mekanisme resmi Rapat Dengar Pendapat (RDP), namun tidak mendapatkan tanggapan.
“Persoalan ini seharusnya tidak melebar jika komunikasi berjalan baik.
Ketika aspirasi tidak direspons, wajar jika publik memilih turun ke jalan,” ujar Askun, Rabu (22/4/2026).
Lebih lanjut, Askun juga menyoroti sikap sebagian wakil rakyat yang dinilainya berubah setelah terpilih. Ia mengkritik adanya kesan bahwa kedekatan dengan masyarakat hanya terjadi saat momentum Pemilihan Legislatif (Pileg), namun memudar setelah menjabat.
Ia menegaskan, tanggung jawab menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat seharusnya menjadi prioritas utama, terutama bagi pimpinan DPRD, mulai dari ketua, wakil ketua, pimpinan komisi hingga ketua fraksi.
“Saya tidak masuk ke ranah hukum, itu kewenangan aparat. Tapi dari sisi komunikasi publik, ini menjadi catatan serius bagi DPRD Karawang,” tegasnya.
Askun juga mengurai bahwa polemik ini bermula dari kebijakan layanan parkir berlangganan yang dikaitkan dengan uji KIR oleh Dinas Perhubungan, yang sebelumnya sempat menuai kritik.
Isu kemudian berkembang ketika muncul usulan penggratisan parkir RSUD Karawang.Usulan tersebut memicu pro dan kontra, mengingat pengelolaan parkir RSUD telah melibatkan pihak ketiga dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam dinamika yang berkembang, muncul pula dorongan dari sejumlah elemen masyarakat agar fokus efisiensi diarahkan pada belanja internal, termasuk gaji, tunjangan, hingga pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan.
Namun, di tengah eskalasi isu tersebut, DPRD Karawang dinilai belum menunjukkan respons yang memadai.
“Dari KIR, parkir, hingga pokir, semuanya berujung pada satu hal: komunikasi yang tidak berjalan dengan baik,” pungkas Askun.
(Red)
